Site Archives Governance
LOMBA POSTER DAN PSA (PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT) ANTI-KORUPSI 2008
Transparency International Indonesia sebagai bagian dari jaringan global anti korupsi menyadari bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam mengembalikan ekonomi Indonesia yang sempat sekarat, terseok, dan juga merusak pembangunan sosial dan ekonomi, serta menghancurkan keadilan.
Untuk itu, TI-Indonesia berupaya agar seluruh elemen masyarakat ikut terlibat dalam gerakan antikorupsi. Pada upaya melawan korupsi, seluruh […]
PATTIRO- Call for Paper
PATTIRO adalah sebuah organisasi non pemerintah yang didirikan pada tanggal 17 April 1999. keberadaan PATTIRO bertujuan mendorong terwujudnya good governance dan mengembangkan partisipasi public di Indonesia, khususnya pada level local. Fokus perhatian PATTIRO adalah peningkatan pelayanan public, pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran,
peningkatan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan dan anggota legislative, peningkatan kapasitas pers serta pemberdayaan masyarakat […]
Fajar Institute Pro Otonomi (FIPO): Lowongan Tenaga Peneliti
Regional Autonomy Awards yang akan diselenggarakan pada tahun 2009 di Sulawesi Selatan oleh Fajar Institute Pro Otonomi (FIPO) bekerjasama dengan Jawa Pos Institute Pro Otonomi (JPIP), saat ini tengah dalam proses merekrut tenaga peneliti.
Peraturan Mendagri Baru: PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI DAN KEPADA PIHAK ASING
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI DAN KEPADA PIHAK ASING
Download
Free Download: Bahan Dan MODUL PELATIHAN PARTICIPATORY BUDGETING
Untuk Kalangan LSM dan KMS
Pengertian anggaran partisipatoris ditujukan pada sejenis kontrak sosial yang bersifat bottom-up antara pemerintah daerah dan warga. Pengertian ini mengkombinasikan kebijakan publik (struktur) dengan aksi untuk membuka ruang bagi warga negara. Bagi sebagian kalangan, partisipasi warga dalam proses anggaran ini tidak berhenti pada teknis partisipasi sediri. Anggaran partisipasi lebih jauh melihat dan […]
Launch of Enhanced LGSP Website
Sebagai bentuk komitmen kami untuk berbagi praktek tata pemerintahan daerah di Indonesia, USAID Local Governance Support Program (LGSP) telah memperbaiki situs kami ( www.lgsp.or.id ) dengan fitur-fitur lebih lengkap. Temukan sekitar 85 publikasi berupa panduan pelatihan, laporan dan rencana kerja, newsletter, activity highlights dan ringkasan berita, baik dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia. […]
Vacancies for PEACH: Makassar, Ambon, Manado
For complete Terms of Reference and how to apply, please open Job Vacancies
page at www.worldbank.org/id
Deadline : Friday, 19 September 2008
1. Position : #081815 - Public Finance Officer
Appt Type : Extended Term Consultant (ETC), Local Hire
Location : Makassar, South Sulawesi
2. Position : #081816 - Operations Officer
Appt Type : Extended Term Consultant (ETC), Local Hire
Location : Makassar, […]
BAPPENAS AP2I-PRAKARSA: UNDANGAN SEMINAR NASIONAL KETAATAN APARATUR NEGARA
UNDANGAN SEMINAR NASIONAL KETAATAN APARATUR NEGARA DENGAN TEMA MENALANGI PROYEK: MULIA ATAU BAHAYA? dari BAPPENAS AP2I-PRAKARSA di Jakarta 25 Agustus 2008
For more info click here
Laporan Baru: Tackling corruption, transforming lives- Accelerating Human Development in Asia Pacific
Asia-Pacific Human Development Report, UNDP, June 2008.
http://hdr.undp.org/en/reports/regionalreports/featuredregionalreport/rhdr_2008_corruption.pdf
This report attempts to show how the region’s pervasive corruption smothersopportunities for the most vulnerable people, limiting their access toeducation and compromising basic health services. It also discussesinnovative ways in which communities and governments are striving to fight corruption. Chapters investigate the nature of corruption in the region;police and […]
Monitoring dan evaluasi otonomi daerah melalui Otonomi Award di Sulsel
[ June 16, 2008; 5:00 pm to 9:00 pm. ] The Jawa Pos Insitute of Pro-Otonomi (JPIP) dan Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO) tengah mengupayakan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi otonomi daerah melalui penyelenggaraan Otonomi Award di Sulawesi Selatan.Peliknya masalah pemerintah daerah dalam mengimplementasi kebijakan ini terus terjadi hingga sekarang. Beberapa revisi peraturan terkait terus dilakukan, terutama terkait pengaturan pilkada langsung dan pemerintahan desa. Monitoring […]
Find It Quickly
Find what you're looking for quickly by using our keyword search. Can't find it? Try our links below.