Format Ulang Birokrasi Kota Ambon
Salah satu seri “Best Practice” yang diterbitkan oleh BaKTI bekerja sama dengan penerbit lokal adalah Buku “Format Ulang Birokrasi Kota Ambon yang diluncurkan di Ambon pada hari Sabtu, 22 September 2007. Acara peluncuran ini dihadiri oleh Walikota Ambon beserta jajaran Pemda Kota, wakil dari DPRD Kota Ambon, Tokoh Agama dan media. Acara ini menampilkan presentasi dari Rosa Pentury dan Lies Marantika mewakili peneliti yang terlibat dalam penelitian tersebut.
Buku ini ditulis berdasarkan penelitian yang difasilitasi oleh SoFEI dan dilakukan oleh sejumlah peneliti antara lain Tamrin Amal Tomagola, Cornelis Lay, Lies Marantika, Ricky Palijama, Rosa Pentury dan Yusuf Madubun. Penelitian yang didanai oleh Pemerintah Belanda dan memakan waktu selama kurang lebih 6 bulan di tahun 2006 ini mengangkat tema “Restrukturisasi Pemerintah Kota Ambon: Penerapan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
Penulisan buku ‘Format Ulang Birokrasi Kota Ambon’ dilatarbelakangi oleh dampak konflik yang terjadi selama beberapa tahun di kota Ambon, khususnya yang berkaitan dengan masalah struktural dalam tubuh pemerintahan. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan usaha kolektif yang simultan, kerja keras, kesabaran, kejernihan visi dan misi, serta kedigdayaan instrumen kebijakan untuk mengembalikan keadaan seperti semula.
Lebih fundamental lagi, konflik telah memperkuat persepsi negatif publik atas posisi kantor Pemerintahan Kota Ambon yang sudah terbentuk sejak lama, yakni sebagai institusi yang dikuasai oleh komunitas Kristen. Dalam situasi konflik yang sangat dalam, fakta bahwa mayoritas pemerintah kota Ambon beragama Kristen sudah lebih dari cukup untuk menyimpulkan adanya penguasaan satu kelompok atas kelompok lainnya.
Dengan kondisi situasi psikologis birokrasi pemerintahan kota Ambon yang tidak kondusif seperti itu, bersamaan dengan pembentukan dan pengisian organisasi pemerintah kota sesuai dengan pemberlakuan UU No.22/1999, oleh Walikota Ambon kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan untuk mengkonsolidasi birokrasi pemerintah kota yang terutama adalah konsolidasi dalam persepsi dan wawasan tentang birokrasi yang profesional.
Wali Kota Ambon, M. J. Papilaja, dalam sambutannya pada acara peluncuran buku ini mengatakan bahwa birokrasi yang profesional harus dimulai dari proses perekrutan dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Jika proses perekrutan birokrat tidak berdasarkan sistem yang tepat maka profesionalisme birokrasi hanyalah sebuah angan-angan.