Eastern Indonesia Blog

 The Jawa Pos Insitute of Pro-Otonomi (JPIP) dan Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO) tengah mengupayakan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi otonomi daerah melalui penyelenggaraan Otonomi Award di Sulawesi Selatan.Peliknya masalah pemerintah daerah dalam mengimplementasi kebijakan ini terus terjadi hingga sekarang. Beberapa revisi peraturan terkait terus dilakukan, terutama terkait pengaturan pilkada langsung dan pemerintahan desa. Monitoring kinerja (performance monitoring) atas otonomi daerah karenanya menjadi sangat mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan mengevaluasi perkembangan penerapan kebijakan otonomi daerah pada tingkat pemerintah kabupaten/kota. Decentralization Support Facility Eastern Indonesia (SoFEI) bekerja sama dengan The Jawa Pos Insitute of Pro-Otonomi (JPIP) dan Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO)untuk mensosialisasi program ini. Acara diskusi akan dilaksanakan tanggal 16 Juni 2008 Jam 17.00 di BaKTI.
The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) merupakan sebuah lembaga yang mengemban tugas khusus untuk memantau, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan otonomi daerah. Sejak didirikan pada 1 April 2001, JPIP telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja otonomi daerah di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada 2005 program serupa telah direplikasi di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.
Mengingat kompleksnya persoalan penerapan otonomi daerah yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota, serta tingginya harapan agar model monitoring dan evaluasi kompetitif dan partisipatif ini dapat juga diterapkan di daerah lain di Indonesia, SoFEI hadir sebagai lembaga pendukung untuk kebutuhan implementasi program ini di Sulawesi Selatan dan akan menjadi katalisator dalam mewujudkan cita-cita mendorong kemajuan daerah lewat penyelenggaraan Otonomi Award.
Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah bertujuan mengoptimalkan kemajuan daerah dalam otonomi melalui pengembangan skema monitoring dan evaluasi penyelenggaraan yang kompetitif dan partisipatif, yang diwujudkan dalam otonomi Award.
Adapun keluaran pertama dari program ini adalah adanya pengakuan bagi pemerintah kabupaten/kota dengan kinerja terbaik dan memperoleh penilaian tertinggi dalam kompetisi ini. Pengakuan ini ditandai dengan diberikannya sebuah Penghargaan dalam malam penganugerahan Otonomi Award.
Keluaran lainnya dari program ini adalah pemeringkatan obyektif kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam 12 indikator utama, yaitupertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemberdeayaan ekonomi lokal, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, partisipasi, dan akuntabilitas publik, pelembagaan politik. Juga ada indikator khusus, yakni pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan hidup.
Adapun kegiatan pokok program mencakup:
(1) publikasi dan sosialisasi parameter
(2) penelitian lapangan
(3) survey publik
(4) supervisi area dan koordinasi program
(5) pemaparan hasil temuan dan penganugerahan otonomi award
(6) penyusunan laporan akhir program merupakan catatan sistematik berwujud buku (dengan ISBN)
Beberapa keluaran tambahan lainnya terkait kegiatan ini adalah:
(1) tulisan-tulisan atau essay di Harian Fajar (Jawa Pos Group)
(2) Perengkingan Kemajuan Tahunan yang termuat di harian Fajar
(3) Buku Kemajuan Otonomi di Sulawesi Selatan.