Eastern Indonesia Blog

Sebuah laporan baru dari Bank Dunia dan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diluncurkan hari ini menunjukan bahwa reformasi birokrasi di Gorontalo telah berhasil meningkatkan belanja publik di pendidikan, infratruktur, kesehatan, pertanian dan sejumlah sektor strategis lainnya. Laporan Tinjauan Analisis Keuangan Publik Gorontalo (Gorontalo Public Expenditure Analysis Overview Report 2008 (English) menggarisbawahi kinerja pengelolaan keuangan publik dan keadaan sosial ekonomi di Gorontalo, sejak resmi menjadi propinsi delapan tahun lalu.

“Penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daearah,” kata Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo, yang menilai kinerja birokrasi propinsinya kini membaik setelah diterapkan sejumlah langkah reformasi inovatif. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah penggabungan Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah, penyederhanaan birokrasi, dan pemberian insentif berupa Tunjangan Kinerja Daerah. “Gorontalo selama ini telah mengembangkan inovasi-inovasi dalam tata kepemerintahan dan pengelolaan keuangan publiknya dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah sehingga dapat memperbaiki kinerja penyediaan pelayanan dasar di Gorontalo”, tambah Winarni Monoarfa, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo. Walaupun telah ada peningkatan dalam kualitas pola pengeluaran, kualitas penyediaan pelayanan dasar adalah salah satu masalah yang harus dipecahkan: §  Akses terhadap jalan dan irigasi di Gorontalo di atas rata-rata nasional, namun akses terhadap sanitasi, air bersih, dan listrik tetap tertinggal dibandingkan daerah lain. §  Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sudah memadai, namun segi kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masih tertinggal dibandingkan daerah lain.  

“Sebagaimana laporan ini menggambarkan, alokasi sumber daya yang tepat guna dapat menghasilkan perubahan positif  bagi salah satu propinsi miskin di Indonesia Timur,” kata Joachim von Amsberg, Kepala Perwakilan untuk Indonesia, Bank Dunia. “Kita juga sangat senang dengan kerjasama dibalik pembuatan laporan ini, dimana masukan dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dan kabupaten/ kota berhasil disatukan dengan analisa sejumlah universitas di Sulawesi.” “Meskipun pengeluaran dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur meningkat cukup signifikan, segala pengeluaran ini tetap kalah dengan jumlah yang dikeluarkan untuk administrasi pemerintah,” kata Bastian Zaini, penulis utama laporan, Bank Dunia. “Pengelolaan keuangan publik secara umum cukup baik, namun masih tidak merata, terutama ditingkat kabupaten-kota.” 

Laporan Tinjauan Analisis Keuangan Publik Gorontalo menemukan propinsi-propinsi yang tergolong baru dan miskin seperti Gorontalo harus bersikap bijaksana dalam mengelola sumber daya fiskal. Desentralisasi telah meningkatkan sumber daya fiskal per kapita sebesar 4 kali lipat, dari sekitar Rp 400 ribu ditahun 1998 hingga sekitar Rp 1,6 juta di tahun 2006 – dan membuka peluang untuk berinvestasi dalam pembangunan propinsi. Laporan-laporan ini dapat diakses bersama dengan informasi-informasi berkaitan dengan dukungan Bank Dunia untuk Indonesia di www.worldbank.org/id/  Tentang Tantangan Pembangunan Gorontalo Laporan ini menunjukkan bahwa Gorontalo adalah salah satu daerah termiskin di Indonesia sejak masih menjadi bagian dari Sulawesi Utara. Indikator sosial ekonomi seperti PDRB per capita, angka partisipasi sekolah, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi masih tertinggal dibelakang rata rata regional, maupun rata-rata nasional. Keadaan ini dipersulit oleh adanya ketimpangan yang terjadi di antara Kabupaten-Kota di Provinsi Gorontalo. Tentang Sumber Daya FiskalDi tahun 2006, sumber daya fiskal yang diterima adalah sekitar  sekitar Rp 1,7 triliun, yang merupakan jumlah konsolidasi dari penerimaan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten-kota di Gorontalo. Jumlah ini diperbesar oleh pengeluaran pemerintah pusat yang sebagian besar adalah pengeluaran dekonsentrasi yang diperkirakan sebesar Rp 2,4 triliun di tahun 2006.