Eastern Indonesia Blog

A. Deskripsi
Seri dialog keenam ini fokus pada isu “Mengurangi Pengangguran dan Penyediaan Kesempatan Kerja”. Isu ini penting mengingat salah satu permasalahan utama yang berpotensi menghambat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia adalah masih rendahnya kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang menyebabkan tingginya jumlah pengangguran dan rendahnya kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja sendiri melalui kewirausahaan.
Disisi lain para pelaku pembangunan sudah mengembangkan dukungan-dukungan dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Kompleksnya masalah ketenagakerjaan ini merupakan bagian integral dari masalah ekonomi. Dengan demikian perencanaan ekonomi harus mencakup perencanaan masalah ketenagakerjaan dan berbasis wilayah di daerah masing-masing. Untuk itu ide maupun gagasan serta unsur-unsur pendukung (internal dan eksternal) dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Kawasan Timur Indonesia saat ini.

B. Isu Utama dan Masalah Sentral :
Pemerintahan:
Secara umum terbatasnya lapangan pekerjaan bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja menjadi penyebab pengangguran di Indonesia. Sedangkan secara spesifik, dari sisi pemerintahan, masih kurangnya kebijakan ketenagakerjaan yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi dalam menangani masalah pengangguran apalagi dengan adanya otonomi daerah semakin menghambat investasi masuk ke daerah karena birokrasi yang terututp dan eksklusif, belum lagi rendahnya alokasi anggaran pemerintah daerah (APBD) di bidang ketenagakerjaan, penataan kelembagaan/antar instansi yang belum terkoordinasi dengan baik, serta belum adanya data base mengenai potensi pengangguran dan ketenagakerjaan, membuktikan masih kurangnya perhatian pemerintah.
Selain itu, dari sisi pendidikan dimana kurikulum yang diterapkan belum berorientasi keahlian dan profesionalisme, tingginya angka putus sekolah, belum adanya legitimasi tingkat keterampilan dari tenaga kerja ditambah lagi kurangnya pelatihan-pelatihan bagi pengangguran menyebabkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia, sehingga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.

Organisasi Sipil:
Pola pemberdayaan masyarakat belum melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat langsung dalam pola belajar bersama masyarakat, sehingga belum tercipta kolaborasi antara pelaku pembangunan untuk menjawab masalah pengangguran. Selain itu, UMKM sebagai sector riil penyerap tenaga kerja dalam pengembangannya masih terkendala permodalan dikarenakan dari sulitnya memperoleh pinjaman modal dari perbankan dan sector swasta sebagai dampak dari kurangnya investor yang menanamkan modalnya

Lembaga Internasional
Berbagai macam bentuk dukungan bantuan dari komunitas internasional, diantaranya program yang bentuknya bantuan dan di turunkan langsung kepada UKM, pengusaha kecil dan menengah tetapi pada kenyataannya KTI tidak mampu memenuhi kuota yang ditetapkan, akibat rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Masyarakat:
Masyarakat terbiasa dengan sifat yang selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah menyebabkan masyarakat menjadi malas, rendahnya produktifitas SDM dan kemampuan untuk menciptakan pekerjaan/kewirausahaan karena tidak terjadi pola pemberdayaan. Ditambah dengan adanya stigma sosial budaya di masyarakat yang membentuk pola pikir masyarakat bahwa bekerja itu harus jadi PNS sehingga tidak melihat prospek sector informal lainnya. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran di perkotaan tidak lepas dari pengaruh tingginya tingkat urbanisasi yang datang dari daerah.
C. Solusi yang Ditawarkan

Pemerintah
Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yaitu dengan mendorong sektor formal dan informal. Di sektor formal melalui perbaikan sistem pendidikan dengan menerapkan sistem pendidikan berbasis kompetensi, lebih memperdayakan sekolah-sekolah kejuruan serta perlunya pembentukan lembaga sertifikasi profesi yang akan melahirkan tenaga kerja mandiri. Sedangkan dari sisi kebijakan, pemerintah sebaiknya melibatkan semua stakeholder terkait dalam membuat perda yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak kontradiksi ataupun kontra produktif dengan tujuan mengurangi pengangguran dan meningkatkan investasi, Keterbatasan alokasi anggaran di Departemen Tenaga Kerja dapat diatas dengan memaksimalkan program dengan mempertimbangkan anggaran, oleh sebab itu kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait terutama lembaga keuangan. Di sektor informal melalui melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mandiri dengan memfasilitasi, berupa bank rakyat dan melatih keterampilan untuk program magang dan TKI luar negeri. Dan yang tak kalah pentingnya adalah perlu ada penyediaan database yang up to date dan akurat mengenai potensi dan data pengangguran dan tenagakerja.

Organisasi Sipil
Pola kerja LSM sebagai fasilitator pembangunan harus didorong ke arah kerjasama dengan masyarakat tidak sekedar mendampingi, sehingga akan terbentuk sinergitas antara stakeholder dalam mengatasi pengangguran, penyediaan lapangan kerja maupun kemiskinan. Pihak perbankan diharapkan dapat membantu mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru, melalui pemberian kemudahan akses kepada masyarakat kelompok usaha produktif untuk memperoleh pinjaman dari bank.

Lembaga Internasional
Peran lembaga internasional sangat dibutuhkan dalam mengatasi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja baru, melalui pemberian bantuan baik berupa modal maupun peningkatan kapasitas kepada pelaku-pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan.

Masyarakat
Rendahnya kualitas dan produktifitas SDM dapat diatasi dengan meredam Angka putus sekolah dengan memberikan dorongan yang terus menerus kepada mereka yang tidak mau sekolah, pemberian keterampilan tertentu yang bisa dimanfaatkan agar mampu bersaing dan mampu menciptakan lapangan kerja dengan mendorong inovasi-inovasi baru. Selain itu juga perlu ada upaya penanaman kesadaran akan kemandirian kepada masyarakat untuk bekerja di semua sektor, tidak hanya menjadi PNS.

D. Dukungan yang dibutuhkan

Pemerintah :
• Melalui kreasi program dan kegiatan yang lebih pro poor dan pro job.
• Dukungan dari pemerintah, khususnya dalam mempermudah masalah perijinan usaha dan membuka akses informasi tentang kesempatan kerja sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada gilirannya akan menekan angka pengangguran.
• Pemerintah mendukung pembangunan sekolah kejuruan yang mencetak tenaga kerja siap pakai, melalui pengalokasian APBD serta pemberian sertifikasi kepada lembaga pendidikan yang mencetak tenaga kerja siap pakai.
• Bagaimana mendirikan bursa kerja khusus lokal dan antar negara serta membuat program-program yang mampu menyerap tenaga-tenaga kerja yang siap pakai baik lokal maupun internasional. Oleh sebab itu keberpihakan pemerintah terhadap kelompok-kelompok usaha masyarakat / UKM dan LSM dalam bentuk regulasi dan alokasi dana. Assesment data terpilah bagi angkatan kerja serta bagaimana mendorong gerakan kewirausahaan masyarakat pedesaan dan miskin kota dengan inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan potensi lokal.
• Pendidikan :
1. Dukungan ilmu dan teknonolgi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.
2. Mendorong lembaga-lembaga kejuruan, yang profesional dan memiliki kemampuan tehknis/skill yang baik, mampu mengakses segala informasi yang ada.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sekolah Kejuruan dan Lembaga-lembaga pelatihan swasta.
4. Pemenuhan fasilitas utama dan penunjang kepada lembaga pendidikan peningkatan kecakapan hidup

Organisasi Sipil:
• LSM bekerja dengan masyarakat melakukan konsolidasi sektoral antara pihak swasta dan pemerintah, peningkatan Sumber Daya Manusia dan melakukan perubahan kultur dan karakter manusia yang masih bergantung pada alam menjadi karakter yang memiliki keahlian dan profesionalisme mengelola kekayaan alam secara tepat, menuju kemandirian dan pemberdayaan.
• Memperbanyak pelatihan peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja.
• Media informasi yang memudahkan akses masyarakat mendapatkan informasi yang benar dalam kesempatan kerja
• Kerjasama antara semua stakeholders untuk sepakat bahwa apabila ada peluang kerja di daerah (Perusahaan/investor) harus mempekerjakan sekitar 80% penduduk lokal.
• Lembaga keuangan/perbankan memberikan bantuan bagi industri rumah tangga/ industri kecil.
• Dukungan sektor swasta/Sektor industri dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

Lembaga Internasional
Tindak lanjut dengan melakukan pertemuan secara berkala antara pemerintah, swasta, mitra dari NGO dan komunitas Internasional

Masyarakat:
• Masyarakat: partisipasi aktif dengan didukung kemampuan dan kemauan
• Penambahan modal kerja yang diberikan kepada masyarakat.

E. Rekomendasi
Mendorong PEMDA untuk membuat program aksi untuk mengurangi pengangguran dengan mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah yang mendukungan hubungan pendidikan, pelatihan dan dunia industri dan merevisi produk hukum yang kontra produktif dengan upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan investasi. Di bidang pendidikan perlu ada pengembangan sarana dan prasarana pada sekolah kejuruan dan lembaga pelatihan swasta, lembaga pendidikan melakukan penyesuaian kurikulum dan memperbaiki metode belajar melalui keterampilan, serta pemberian sertifikasi kepada tenaga kerja. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan database dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan terkait ketenagakerjaan.
Peran dari sektor swasta dan seluruh stakaholder pembangunan sangat diharapkan dalam membantu mengatasi persoalan pengangguran pemberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh pinjaman dari bank-bank, dibutuhkan upaya-upaya pemberdayaan melalui sejumlah kegiatan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan adanya penguatan modal khususnya pada UMKM. Perlu adanya kontrol bagi lembaga penjamin kredit bagi UMKM, sehingga betul-betul di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Terakhir harus ada keterkaitan link antara pihak industri dan swasta sebagai penyedia lapangan kerja, pemerintah dan lembaga pendidikan sebagai pencetak tenaga kerja
Pengembangan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta bantuan dari lembaga donor internasional dirasa sangat perlu untuk mengatasi pengangguran.
Membentuk forum komunikasi wirausaha (sektor swasta dan pemerintah), pemberdayaan usaha mandiri harus didasari pada riset akan tingkat kebutuhan dan sektor potensi masyarakat, hendaknya masyarakat yang diberdayakan harus ditarik sebagai subyek (aktif) bukan sekedar obyek merupakan serangkaian harapan kita kepada masyarakat, untuk dapat mengatasi masalah pengangguran dan penyediaan kesempatan kerja.